RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pertemuan antara masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu dengan DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menjadi forum penting dalam membahas persoalan konflik agraria dan tata kelola lahan di Provinsi Riau.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Kamis 16 April 2026, dipimpin oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, bersama Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan yang terkait dengan pengelolaan lahan.

Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait persoalan strategis yang berdampak luas.

“Konflik agraria di Riau bukan hanya persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga rasa keadilan masyarakat. Ini perlu perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, masyarakat dari Kampar dan Indragiri Hulu menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari konflik lahan dengan perusahaan hingga persoalan legalitas yang belum tuntas. Mereka berharap adanya kepastian hukum serta perlindungan atas hak lahan yang telah dikelola secara turun-temurun.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan mencari solusi bersama.

“Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperjelas persoalan, dan merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah,” katanya.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum ditangani di tingkat provinsi. Pendekatan ini dinilai efektif untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan.

SF Hariyanto juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

“Kita harapkan semua pihak dapat duduk bersama dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin tanpa tindakan anarkis,” ungkapnya.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta solusi konkret yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola lahan di Provinsi Riau.