Guru Besar Gizi Riau: Stigma Buruk Jadi Hambatan Penanganan Stunting di Masyarakat
- 13 Apr 2026 08:00 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.DI, Pekanabru - Program zero stunting yang mulai digaungkan pemerintah dinilai masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Guru Besar Gizi Masyarakat Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Aslis Wirda Hayati, menilai target nol stunting masih jauh dari jangkauan jika melihat kondisi nyata yang terus ia temui selama puluhan tahun berkecimpung di bidang gizi. Menurutnya, sejak awal menjadi ahli gizi pada 1995 hingga 2026, angka stunting belum pernah menunjukkan penurunan yang signifikan.
Aslis mengatakan, dirinya baru mendengar adanya program zero stunting, namun secara realistis ia menilai target tersebut belum mudah diwujudkan.
“Saya baru mendengar ada program zero stunting. Dari saya pertama menjadi ahli gizi tahun 1995 sampai sekarang 2026, stunting itu tidak pernah menurun secara signifikan. Apalagi mengadakan zero stunting, itu merupakan hal yang masih di luar jangkauan saya,” ujarnya keapda RRI Pekanbaru pada Sabtu 12 April 2026.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang ditemukan di lapangan adalah kuatnya stigma terhadap anak yang telah dinyatakan stunting. Di posyandu, misalnya, anak-anak yang sudah dicap stunting justru sering tidak lagi dibawa datang oleh keluarganya karena orang tua merasa malu. Menurut Aslis, label tersebut kerap dipandang sebagai bentuk penilaian negatif di tengah masyarakat.
“Anak-anak yang sudah dinyatakan stunting oleh kader posyandu, itu dia tidak mau lagi datang ke posyandu. Karena itu menjadi stigma di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi tenaga gizi dan petugas kesehatan. Ia menilai anak tidak seharusnya diumumkan atau dilekatkan dengan label stunting secara terbuka di tengah masyarakat. Sebab, hal itu justru membuat keluarga merasa direndahkan.
Aslis juga mengungkapkan bahwa saat hendak melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, ia mendapat informasi bahwa banyak keluarga sudah enggan lagi menerima peneliti karena terlalu sering didatangi, tetapi tidak merasakan kontribusi nyata. Akibatnya, masyarakat menutup diri dan penelitian pun semakin sulit dilakukan.
| Baca juga: LAMR Perkuat Kompetensi Guru BMR |
Masalah lain juga ditemukan pada penyaluran bantuan makanan tambahan bagi anak stunting. Aslis menyebut bantuan sering hanya menumpuk di puskesmas karena petugas kesehatan sudah dibebani banyak pekerjaan dan tidak didukung biaya transportasi untuk mengantar makanan ke rumah warga. Di sisi lain, keluarga penerima juga kerap menolak didatangi petugas dengan berbagai alasan.
“Makanan itu menumpuk di puskesmas, apalagi dana transportasinya tidak diiringi. Orang yang dikunjungi pun menutup pintu, alasannya sedang ke rumah nenek, sedang keluar kota, yang penting dia tidak mau diberi bantuan karena itu akan menjatuhkan harga dirinya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dampak sosial stunting juga dirasakan di dalam rumah tangga. Aslis mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus, ibu yang memiliki anak stunting kerap menjadi pihak yang disalahkan oleh suami. Kondisi ini memicu konflik keluarga dan memperberat tekanan psikologis bagi ibu. Menurutnya, masalah stunting tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan sosial yang menyentuh harga diri keluarga.
Karena itu, Aslis menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama dengan pendekatan yang lebih setara dan manusiawi. Ia menilai upaya penanggulangan belum optimal jika keluarga yang terdampak masih merasa direndahkan.
Dalam pandangannya, program stunting akan sulit berhasil selama label stunting masih menjadi momok bagi orang tua dan anak di tengah masyarakat. Ia pun mendorong agar pendekatan program lebih sensitif, tidak menstigma, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....