RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus mempersiapkan penyaluran bantuan sapi dari Presiden untuk Tahun Anggaran 2026 dengan memperkuat koordinasi antar daerah serta memastikan validitas data penerima.

Pembahasan tersebut digelar dalam rapat koordinasi teknis yang berlangsung di Pekanbaru, Selasa 7 April 2026, dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir. Rapat diikuti oleh perwakilan perangkat daerah bidang peternakan dari seluruh kabupaten/kota di Riau.

Dalam arahannya, Mimi menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar utama keberhasilan program bantuan tersebut.

“Kami ingin memastikan data calon penerima benar-benar valid dan sinkron. Ini penting agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah aspek teknis turut menjadi fokus pembahasan, mulai dari standar sapi bantuan hingga persyaratan kesehatan ternak. Sapi yang akan disalurkan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk bobot minimal serta bebas dari penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

Selain itu, aspek legalitas asal ternak juga menjadi perhatian guna menjamin keamanan dan keabsahan dalam proses distribusi bantuan.

Mimi juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk aktif melakukan verifikasi langsung ke lapangan terhadap calon penerima bantuan.

“Kami mendorong daerah untuk melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh, agar bantuan Presiden ini benar-benar diterima oleh peternak yang berhak,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan administrasi harus disiapkan secara tertib dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

“Administrasi yang rapi dan sesuai aturan menjadi kunci agar program ini berjalan lancar tanpa hambatan,” ungkapnya.

Melalui koordinasi yang intensif ini, Pemprov Riau optimistis penyaluran bantuan sapi pada tahun 2026 dapat berjalan optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan peternak di berbagai daerah.