RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau berencana menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya penghematan energi, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini mendapat perhatian dari DPRD Riau yang menilai langkah tersebut cukup relevan, namun tetap perlu pengawasan agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan respons terhadap arahan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi krisis energi akibat dinamika global.

“Kami mendukung kebijakan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi global, khususnya potensi krisis energi yang bisa berdampak pada daerah,” ujarnya pada 31 Maret 2026.

Ia menilai penerapan WFH yang direncanakan setiap hari Jumat dapat menjadi strategi untuk menekan konsumsi BBM. Namun, Ayat menegaskan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan evaluasi berbasis data agar efektivitasnya dapat diukur.

“Target penghematan harus jelas dan terukur, sehingga kita tahu apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau hanya sekadar formalitas,” tegasnya.

Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas juga menjadi perhatian. DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menghambat mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

“Jangan sampai pembatasan ini justru menghambat pelayanan. Kebutuhan mendesak di lapangan tetap harus bisa direspons dengan cepat,” tambahnya.

Untuk mendukung implementasi yang optimal, DPRD meminta Pemprov Riau segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait mekanisme kerja dan pembagian tugas selama WFH. Evaluasi berkala juga dinilai penting untuk memastikan kebijakan ini mampu mencapai efisiensi tanpa menurunkan produktivitas aparatur.