RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga realisasi penerimaan dinilai masih menyisakan kesenjangan yang cukup besar.
DPRD Riau pun mendorong evaluasi serius terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan daerah. Bahkan, pejabat yang tidak mampu mencapai target dapat dikenai sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga pergantian jabatan.
Ketua Komisi III sekaligus Anggota Banggar DPRD Riau, Edi Basri, menilai target APBD Riau 2027 sebesar Rp10 triliun masih berada pada level moderat. Ia melihat angka tersebut masih bisa ditingkatkan jika seluruh OPD bekerja lebih agresif dalam menggali sumber pendapatan.
"Gap tax kita masih besar. Antara yang terealisasi dengan potensi itu masih ada jarak yang besar," ujar Edi Basri, Selasa 1 September 2026.
Menurut Edi, besarnya selisih antara potensi dan realisasi menunjukkan masih ada peluang yang luas untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Karena itu, instansi pengelola pendapatan diminta tidak bekerja sekadar memenuhi rutinitas, tetapi harus mengejar potensi yang tersedia secara optimal.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan konsekuensi bagi pejabat yang tidak mampu mencapai target penerimaan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui pemotongan TPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja.
"Memang ada sanksi, seperti dipotong TPP pada pejabat-pejabat. Supaya ada konsekuensi tanggung jawab terhadap hal yang tidak semaksimal mereka lakukan," tegasnya.
Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu sumber penerimaan yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Edi mencontohkan penertiban kendaraan dari luar daerah yang belum melakukan balik nama sebagai langkah yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan hingga triliunan rupiah.
Edi menilai Pemprov Riau sebenarnya sudah memiliki instrumen yang memadai untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Karena itu, persoalan utamanya kini berada pada kemampuan aparatur dalam menjalankan dan memaksimalkan instrumen tersebut.
"Instrumen ini sudah bagus, tinggal bagaimana kinerja orang ini bisa kita dorong semaksimal mungkin. Kalau tidak mau didorong, berarti orangnya diganti," ujarnya.
Dengan melihat besarnya potensi penerimaan yang belum tergarap, Edi menilai target APBD Riau sebesar Rp10 triliun bukanlah angka maksimal. Ia bahkan menyebut Rp12 triliun sebagai target yang optimistis dan Rp15 triliun sebagai angka yang masih memungkinkan dicapai.
"Rp10 triliun itu masih moderat. Optimisnya Rp12 triliun harusnya. Kalau mau optimis lagi Rp15 triliun. Ini bukan khayalan karena kita melihat potensi," pungkas Edi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....