RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui agenda entry meeting yang digelar di Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Selain itu, pertemuan juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II tahun 2025 yang menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa LED yang disusun oleh BPKP memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi objektif bagi pemerintah daerah dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan.

Menurutnya, melalui laporan tersebut pemerintah dapat melihat secara jelas capaian pembangunan yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

“Laporan Eksekutif Daerah ini menjadi cermin bagi kita untuk melihat bagaimana kualitas perencanaan pembangunan yang telah berjalan. Dari situ kita bisa mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya Kamis 5 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa secara umum kondisi pembangunan di Riau menunjukkan tren positif. Hal tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai angka 76,31 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pesisir. Beberapa daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta pasokan listrik yang stabil.

Selain itu, persoalan keterbatasan fiskal daerah dan tunda bayar di sejumlah kabupaten dan kota juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.

SF Hariyanto menegaskan bahwa ke depan pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi dalam merencanakan pendapatan dan belanja daerah agar tidak kembali terjadi persoalan serupa.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola perencanaan pembangunan dari pendekatan berbasis input menjadi berbasis hasil atau result oriented sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan perencanaan dan penganggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Menurutnya, melalui komitmen bersama tersebut diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.