RRI.CO.ID, Pekanbaru – Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau dalam upaya mencegah penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) serta Nihilistic Violent Extremism (NVE). Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu 22 Juli 2026.

Pertemuan dihadiri personel Satgaswil Riau, yakni IPTU Umar Dhani, BRIPKA Roesdycan, dan BRIPTU Daniel Leo Fransisco Sianturi. Sementara dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli bersama jajaran.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah penyebaran paham IRET dan NVE, khususnya di kalangan masyarakat dan generasi muda yang dinilai rentan menjadi sasaran penyebaran paham ekstremisme.

Dalam pertemuan tersebut, Satgaswil Riau menyampaikan kelompok teror kini semakin memanfaatkan ruang digital untuk merekrut anggota baru, terutama generasi muda. Karena itu, upaya pencegahan dinilai harus melibatkan seluruh elemen pemerintah, dunia pendidikan, serta masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan langkah preventif, Satgaswil Riau memperkenalkan Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan). Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan literasi digital agar generasi muda tidak mudah terpapar paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Satgaswil Riau menegaskan pencegahan penyebaran paham IRET dan NVE memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor kesehatan.

"Melalui Program RATAKAN, kami ingin memperkuat nilai kebangsaan, meningkatkan literasi digital, serta membangun ketahanan masyarakat agar tidak mudah terpapar paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme," ujar perwakilan Satgaswil Riau.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan sinergi lintas sektor menjadi langkah penting dalam memperkuat kesehatan jiwa masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan ekstremisme.

"Kolaborasi melalui Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat diharapkan mampu memperkuat layanan psikososial sekaligus mendukung upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme di tengah masyarakat," ujar Zulkifli.

Dijelaskan Zulkifli, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), dan Satgaswil Riau juga diundang bergabung sebagai anggota tim tersebut untuk memperkuat koordinasi dalam perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban ekstremisme melalui layanan psikososial.

Kedua pihak bersepakat menjalin kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan yang menggabungkan edukasi kesehatan jiwa dengan pencegahan penyebaran paham IRET dan NVE. Langkah ini diharapkan dapat membangun ketahanan mental sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya paham ekstremisme.

Sebagai media edukasi, Satgaswil Riau turut menyerahkan leaflet Program RATAKAN kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, TPKJM bersama Satgaswil Riau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas penguatan koordinasi terkait perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban ekstremisme melalui layanan psikososial.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan yang komprehensif sehingga masyarakat Riau memiliki daya tangkal yang lebih baik terhadap penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.