RRI.CO.ID, Pekanbaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) menggelar Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis Implementasi Green for Riau Initiative di Kantor DLHK Riau, Kamis 26 Februari 2026. Forum ini menjadi langkah lanjutan dalam mematangkan arah kebijakan dan rencana aksi program lingkungan tersebut.

Program Green for Riau sendiri telah resmi diluncurkan pada 8 Mei 2025. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong pemulihan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca, memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau, serta membuka akses terhadap pendanaan karbon global melalui skema REDD+.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Riau, Matnuril, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi multipihak.

“Kerjasama atau kolaborasi adalah kunci utamanya. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, aparat penegak hukum hingga masyarakat,” ujar Nuril.

Menurutnya, Provinsi Riau dipilih karena memiliki posisi strategis sekaligus tantangan lingkungan yang signifikan di tingkat global. Luasnya kawasan hutan dan lahan gambut di Riau dinilai berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta pengendalian perubahan iklim.

Nuril menjelaskan, saat ini implementasi Green for Riau masih berada pada tahap persiapan. Program tersebut telah diperkuat dengan surat keputusan gubernur guna memastikan arah kebijakan ekonomi hijau dan penurunan emisi berjalan sesuai target.

“Green for Riau nantinya memerlukan rencana aksi yang harus disusun bersama, baik oleh OPD di Provinsi Riau maupun UPT kementerian yang ada di Riau,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rapat koordinasi dan dialog strategis ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi serta menyusun langkah konkret ke depan.

“Pertemuan ini merupakan langkah Pemprov Riau dalam menyampaikan rencana Green for Riau ke depan. Tujuan besarnya adalah memperkuat tata kelola hutan dan lahan gambut, meningkatkan integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi, serta memastikan selaras dengan kebijakan nasional seperti FOLU Net Sink 2030 dan kerangka safeguards REDD+,” kata Nuril.