Bentrokan Warga dan Pekerja PT Askon, DPRD Sulteng Siapkan Langkah Pengawasan

RRI.CO.ID, Palu - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyesalkan bentrokan antara warga dan pekerja PT Askon di Desa Matarape, Kabupaten Morowali, yang terjadi setelah aksi unjuk rasa warga pada Jumat 2 Oktober 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, mengatakan konflik tersebut diduga dipicu keresahan masyarakat terhadap dampak aktivitas perusahaan, salah satunya debu yang dinilai mengganggu lingkungan permukiman.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui penanganan aparat penegak hukum, tetapi perlu dibangun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

“Jangan sampai ini terjadi kembali. Kita berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai tingkat desa dapat terlibat dalam proses penyelesaian pertikaian,” kata Hidayat.

Hidayat menegaskan DPRD Sulteng tidak menolak investasi maupun aktivitas perusahaan. Namun, kegiatan usaha harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kondisi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

Ia juga menyoroti penggunaan jalan masyarakat sebagai akses aktivitas perusahaan yang berpotensi menimbulkan debu dan kebisingan, terlebih lokasi kegiatan berada di sekitar permukiman warga.

Komisi IV DPRD Sulteng, kata Hidayat, dalam waktu dekat berencana mengundang pihak perusahaan untuk mengetahui secara langsung akar persoalan yang menyebabkan terjadinya bentrokan.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD juga akan meminta penjelasan perusahaan mengenai aktivitas operasional serta berbagai laporan yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat.

Hidayat berharap perusahaan dapat membuka ruang komunikasi dan musyawarah dengan warga apabila muncul keresahan maupun masukan, sehingga kegiatan investasi tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.