Hari Kesaktian Pancasila, Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Persatuan

RRI.CO.ID, Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan refleksi sejarah banngsa, termasuk peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, saat memimpin pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Kemenkum Sulteng, Kamis 1 Oktober 2026.

Rakhmat mengajak jajarannya tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang pernah menguji persatuan bangsa. Menurutnya, sejarah harus menjadi pengingat bahwa perbedaan di tengah masyarakat tidak boleh berkembang menjadi perpecahan.

“Sebagai anak bangsa, kita harus terus mengingat sejarah dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang pernah terjadi. Pancasila harus menjadi pegangan dalam menjaga persatuan, saling menghormati, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah,” ujar Rakhmat.

Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng juga diminta lebih bijak menyikapi informasi yang beredar, terutama di tengah derasnya arus komunikasi digital. Hoaks, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun fitnah, kata dia, dapat menjadi ancaman terhadap persatuan apabila tidak disikapi dengan kedewasaan dan semangat kebangsaan.

“Jangan mudah terpecah belah, jangan mudah percaya pada hoaks, isu SARA, maupun fitnah. Kita harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” tuturnya.

Penerapan nilai Pancasila diwujudkan secara nyata melalui pelayanan hukum yang adil, berintegritas, serta tidak diskriminatif kepada masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung penguatan program prioritas pemerintah pusat di daerah.

“Kami di Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung penuh program prioritas Presiden yang diejawantahkan melalui berbagai program Kementerian Hukum. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata, pelayanan yang semakin baik, dan pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.