Hubungan Industrial Poso Didorong Lebih Harmonis Produktif dan Berkeadilan

RRI.CO.ID, Poso – Pemerintah Kabupaten Poso mendorong penguatan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan melalui optimalisasi peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai ruang komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar saat membuka Rapat Pleno LKS Tripartit Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso di Hotel 77 Poso, Rabu 30 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso Dr. Frits Sam Purnama, S.H., M.A.P., unsur pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Poso, pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, anggota dan pengurus LKS Tripartit Kabupaten Poso, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Soeharto membacakan sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM. yang menekankan pentingnya LKS Tripartit sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah untuk menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.

“Kita menyadari bahwa keharmonisan hubungan industrial adalah kunci utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Bumi Sintuwu Maroso,” demikian bunyi sambutan Bupati Poso.

Dalam sambutan tersebut, Bupati menitipkan tiga hal kepada seluruh anggota LKS Tripartit. Pertama, mengedepankan dialog yang harmonis sebagai ruang komunikasi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan potensi perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat.

Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dunia usaha membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha, sementara pekerja membutuhkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, memperkuat sinergi program kerja antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan seluruh unsur tripartit, terutama dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia lokal, serta menyesuaikan kebijakan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Poso juga menegaskan komitmennya dalam mendukung keberadaan dan fungsi LKS Tripartit sebagai bagian dari penguatan tata kelola ketenagakerjaan di daerah.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Poso akan terus berkomitmen penuh memberikan dukungan regulasi dan fasilitasi agar LKS Tripartit dapat menjalankan fungsi rekomendasinya secara optimal kepada kebijakan daerah,” bunyi sambutan tersebut.

Melalui rapat pleno ini, LKS Tripartit Kabupaten Poso diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi sektor ketenagakerjaan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan di Kabupaten Poso.