RRI.CO.ID, Banggai — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Banggai serta meningkatkan pemahaman notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Banggai, Kamis 24 September 2026.
Penguatan ini menjadi bagian penting setelah terbentuknya MPDN Kabupaten Banggai periode 2026–2029. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan notaris, sekaligus membahas sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Banggai.
Penguatan fungsi MPDN juga diarahkan pada glorifikasi tugas dan fungsi Majelis kepada masyarakat Banggai, termasuk wilayah kepulauan dan wilayah pesisir. Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan notaris perlu terus diperluas agar masyarakat mengetahui saluran yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris di daerahnya.
"Masyarakat juga perlu mengetahui ke mana harus menyampaikan persoalan apabila terdapat permasalahan terkait pelaksanaan tugas notaris,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya.
MPDN juga didorong untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang tidak semata-mata berdasarkan adanya aduan atau laporan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan dengan memperhatikan isu-isu aktual yang berkembang di daerah sebagai bagian dari upaya menjaga pelaksanaan jabatan notaris tetap sesuai dengan ketentuan.
“Pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan secara aktif. MPDN tidak hanya menunggu adanya laporan, tetapi juga perlu melihat isu-isu aktual di daerah," tambahnya.
Melalui penguatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng mendorong MPDN Kabupaten Banggai dan para notaris untuk senantiasa bertindak profesional serta berintegritas. Langkah ini krusial dalam memperkuat perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....