QR Code BBM Bermasalah, Pemprov Sulteng Perkuat Pelayanan Truk Kontainer

RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menangani kendala pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan kontainer terkait penggunaan Barcode/QR Code di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong penyelesaian konkret agar persoalan teknis QR Code tidak menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha transportasi.

“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program Berani Lancar di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.

Penanganan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin 14 September 2026. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng sekaligus mengantisipasi potensi antrean panjang BBM seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Salah satu solusi yang disepakati yakni Pertamina dan Hiswana Migas menugaskan petugas khusus untuk mendampingi penggunaan Barcode/QR Code, termasuk melakukan pengecekan secara mobile terhadap truk kontainer yang sedang mengantre. Pemeriksaan lebih awal diharapkan dapat mendeteksi kendala sebelum kendaraan mencapai nozzle sehingga pelaku angkutan tidak kembali mengantre lama namun gagal melakukan pengisian.

“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.

Selain itu, Pemprov Sulteng akan menyurati BPH Migas untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU ketika terjadi kendala teknis QR Code di luar kendali masyarakat.

Pemerintah juga menindaklanjuti laporan indikasi pihak tertentu yang diduga menguasai wilayah SPBU di Poso, Morowali, dan Morowali Utara melalui forum yang lebih tinggi, serta meminta Pertamina dan Hiswana Migas meningkatkan sosialisasi agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.