Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, Pemkot Palu Perkuat Pengawasan

RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kota Palu memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembenutkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG. Langkah tersebut dibahas dalam rapat monitoring lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu, 16 September 2026.

Rapat tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta unsur terkait lainnya. Pertemuan tersebut membahas kesiapan daerah dalam mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Imelda mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden yang sebelumnya dilaksanakan di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, program prioritas pemerintah pusat perlu dikawal melalui langkah konkret di tingkat daerah.

“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” ucap Imelda.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Program tersebut juga mencakup aspek kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kebersihan lingkungan, pelayanan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, setiap perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang.

“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Palu menyepakati pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG. Satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program.

Imelda mengatakan hasil monitoring lapangan nantinya akan dihimpun dan diintegrasikan menjadi data bersama. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut pemerintah daerah.

“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” ujarnya.

Menurut Imelda, pengawasan yang dilakukan Satgas tidak hanya memastikan makanan diterima oleh sasaran program. Pengawasan juga mencakup standar kebersihan, kualitas dan keamanan makanan, proses pengadaan bahan pangan, hingga kinerja pelaksana di lapangan.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Kota Palu selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

“Yang paling penting adalah sinergi. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh prosesnya dapat kita kawal bersama,” kata Imelda.