Pemkab Poso Dorong Tenaga Kerja Terampil dan Bersertifikat melalui Pelatihan K3

RRI.CO.ID, Poso - Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Percontohan untuk Jabatan Kerja Unggulan Strategis Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Jenjang 6, di Kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso, Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, hingga Kamis 17 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar yang diwakili Ir. Aditya Pucangan, S.T., M.Eng., Rektor Unsimar Poso Dr. Novalita Fransisca Tungka, S.S., M.Pd., para dosen dan sivitas akademika Unsimar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Poso, serta para mahasiswa peserta pelatihan.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Wabup Soeharto Kandar, disampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Regulasi tersebut mengamanatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko K3 dalam seluruh tahapan pekerjaan konstruksi.

“Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja terletak pada upaya perlindungan terhadap tenaga kerja konstruksi dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”

Menurut Wabup, penerapan K3 yang baik tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja sekaligus meminimalkan potensi kerugian akibat lemahnya manajemen keselamatan kerja. Karena itu, pelatihan dan sertifikasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Poso.

Wabup menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Poso dalam mendukung visi “Poso Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, khususnya melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, memahami standar pekerjaan konstruksi dan memiliki lisensi resmi.

Ia juga menyoroti perkembangan industri di sejumlah kabupaten tetangga di Sulawesi Tengah yang menjadi lokasi investasi nasional, termasuk sektor pertambangan, mineral dan manufaktur. Perkembangan tersebut turut membuka kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil dan bersertifikat.

“Ini merupakan peluang besar bagi kita di Kabupaten Poso, untuk mendorong keberadaan tenaga kerja terampil yang memiliki lisensi dan sertifikat standar, agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri tersebut.”

Wabup menambahkan, Pemerintah Kabupaten Poso telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait bidang ketenagakerjaan mengenai persyaratan rekrutmen di sektor industri. Dalam hal ini, sertifikasi kompetensi K3 berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) disebut menjadi salah satu persyaratan penting untuk menduduki posisi tertentu di perusahaan.

Selain kompetensi tenaga kerja, penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi juga mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berstandar SNI yang menjadi bagian dari ketentuan dalam kontrak kerja maupun persyaratan administrasi proyek konstruksi.

Pada kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan apresiasi kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar dan Dinas PUPR Kabupaten Poso atas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta kepada para narasumber yang berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada peserta, khususnya mahasiswa, ia berpesan agar mengikuti seluruh materi dengan serius dan fokus sebagai bekal menghadapi ujian sertifikasi.

Pemerintah Kabupaten Poso berharap kerja sama pelatihan dan sertifikasi tersebut dapat terus berlanjut setiap tahun, sehingga semakin banyak tenaga kerja konstruksi di daerah yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi. Upaya ini sekaligus diharapkan mendukung pelaksanaan jasa konstruksi yang lebih berkualitas, aman dan mampu menunjang pembangunan di Kabupaten Poso.