Pemkab Parigi Moutong Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

RRI.CO.ID, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi, menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang di SPBU, penggunaan barcode, hingga penyaluran BBM bagi nelayan dan petani.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase bersama Sekretaris Daerah Zulfinasran, pimpinan perangkat daerah dan pihak terkait di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa 15 September 2026

Dalam rapat tersebut, Bupati meminta segera dibentuk tim terpadu untuk menelusuri dan menginvestigasi berbagai persoalan distribusi BBM di lapangan. Penelusuran mencakup laporan masyarakat mengenai dugaan permainan barcode, kuota, hingga mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN juga diminta untuk diverifikasi. Bupati menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, maka pihak yang terbukti harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Bupati.

Sementara itu, Sekda Zulfinasran menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan BBM, mulai dari penerbitan barcode hingga proses pengambilan dan penyalurannya kepada masyarakat. Pengawasan internal di masing-masing perangkat daerah juga dinilai perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian karena dinilai telah mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah daerah akan merumuskan pola pengaturan antrean agar pelayanan BBM dapat berlangsung lebih tertib.

Selain itu, validasi data penerima BBM bersubsidi, khususnya nelayan dan petani, juga menjadi bagian pembahasan. Untuk nelayan, kebutuhan BBM akan dihitung berdasarkan data nelayan aktif, kondisi dan kapasitas kapal serta jumlah trip. Sementara bagi petani, kebutuhan BBM didorong dihitung berdasarkan luas lahan dan tahapan kegiatan pertanian hingga masa panen.

Pemkab Parigi Moutong juga mendorong agar pemberian barcode dan kuota BBM lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan riil penerima manfaat, bukan semata berdasarkan kepemilikan unit atau jasa.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Parigi Moutong akan merumuskan pembentukan tim terpadu bersama unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk memeriksa data, menelusuri laporan masyarakat dan mengidentifikasi persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Langkah tersebut diarahkan untuk membenahi tata kelola distribusi BBM sekaligus memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.