RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi. Berakhirnya status transisi tersebut menandai dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi hingga seluruh proses penanganan berjalan optimal.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan masa transisi darurat menuju pemulihan sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kabupaten Sigi menjadi perhatian utama karena merupakan wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa masa transisi darurat secara resmi telah berakhir pada 31 Juli 2026. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan penanganan pada fase pemulihan dengan mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan yang masih berlangsung.

"Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten," ujar Wagub.

Menurutnya, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah tetap mengawal berbagai program yang masih menjadi tanggung jawabnya, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) serta penanganan dampak bencana lainnya hingga seluruh proses selesai.

"Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik," tegasnya.

Wakil Gubernur menjelaskan, percepatan pemulihan memerlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, serta seluruh perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, pemulihan infrastruktur, dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik," tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.