RRI.CO.ID, Morowali Utara – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Bupati Morowali Utara, Jumat, 31 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K. sebagai tindak lanjut arahan Bupati Morowali Utara usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tengah.

Rapat diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penanggung jawab area intervensi MCSP, administrator MCSP Kabupaten Morowali Utara, Penyuluh Antikorupsi, serta admin MCSP dari masing-masing OPD. Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan langkah dan mempercepat pemenuhan indikator MCSP KPK Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut dibahas percepatan pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi melalui instrumen MCSP yang dikembangkan KPK. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan indikator setiap area intervensi, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penyamaan persepsi terhadap tindak lanjut yang harus segera dilakukan.

Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K., mengatakan seluruh perangkat daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MCSP. Menurutnya, setiap OPD harus memperkuat koordinasi dan menyelesaikan seluruh indikator sesuai tanggung jawab masing-masing.

"Bapak Bupati mengarahkan agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MCSP KPK. Karena itu, saya meminta setiap OPD memperkuat koordinasi, melengkapi seluruh indikator yang menjadi tanggung jawabnya, dan memastikan seluruh tindak lanjut dilaksanakan tepat waktu. Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," ujarnya.

Djira menambahkan pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat evaluasi pada pekan depan sesuai arahan Bupati Morowali Utara. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan tindak lanjut setiap OPD terhadap hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi.

"Pekan depan kita akan kembali melaksanakan rapat evaluasi sesuai arahan Bapak Bupati. Saya berharap seluruh OPD terus memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian setiap indikator MCSP. Dengan demikian, komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dapat diwujudkan secara nyata," katanya.

Sebelumnya, Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 Juli 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan KPK dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan MCSP di daerah.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan MCSP KPK secara konsisten sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.