RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin 27 Juli 2026. Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengagendakan pembahasan mengenai distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Di Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, Koramil 08/Parigi, dan Polres Parigi Moutong.

Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan pekan keempat Juli 2026, Kemendagri mencatat kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sementara harga minyak goreng meningkat di 109 kabupaten/kota.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Aswini Dimple menyampaikan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengendalian inflasi.

Ia menjelaskan, komoditas bawang merah masih menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Parigi Moutong.

"Dua minggu lalu kami turun langsung ke lapangan setelah mengikuti rapat inflasi bersama Ibu Gubernur Sulawesi Tengah. Dari hasil pemantauan, memang masih terdapat permasalahan pada komoditas bawang merah yang harganya relatif tinggi," ujarnya.

Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000–Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Parigi harga bawang merah mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram.

Selain bawang merah, Aswini juga menyoroti harga minyak goreng. Menurutnya, masyarakat di wilayah Parigi masih terbantu dengan keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual minyak goreng bersubsidi Bulog sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum memiliki akses terhadap RPK sehingga masih membeli minyak goreng dengan harga sekitar Rp22.000 per liter.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, terus mengoptimalkan sosialisasi mengenai lokasi penjualan pangan bersubsidi agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Terkait komoditas beras, Aswini mengungkapkan harga beras di pasaran telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, meskipun Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan surplus produksi beras terbesar di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, diperlukan penguatan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, khususnya bawang merah, sehingga harga dapat lebih terkendali.

"Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk menjalin kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bawang merah maupun beras dapat masuk dengan harga yang wajar. Begitu juga minyak goreng, kita daerah penghasil kelapa, tetapi masyarakat masih membeli minyak dengan harga yang tinggi," kata Aswini.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.