RRI.CO.ID, Palu – Sebanyak lima Anak Binaan di Sulawesi Tengah menerima Pengurangan Masa Pembinaan (PMP) Khusus Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulteng, Herman Mulawarman, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, Kamis, 23 Juli 2026.

"Pemberian PMP bukan sekadar pengurangan masa pembinaan, tetapi bentuk penghargaan negara kepada Anak Binaan yang menunjukkan perubahan sikap dan kesungguhan mengikuti proses pembinaan," kata dia.

Secara nasional sebanyak 1.050 Anak Binaan menerima PMP HAN Tahun 2026, terdiri dari 990 penerima PMP HAN I dan 60 penerima PMP HAN II. Di Sulteng sendiri, seluruh usulan yang diajukan sebanyak lima Anak Binaan dari LPKA Kelas II Palu disetujui setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

"PMP diberikan kepada Anak Binaan yang telah memenuhi ketentuan, salah satunya masih berusia di bawah 18 tahun serta menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Ini menjadi bentuk apresiasi negara sekaligus motivasi agar mereka terus memperbaiki diri dan menyiapkan masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, PMP diberikan dengan besaran antara satu hingga dua bulan sesuai hasil penilaian dan kategori yang ditetapkan. Namun lebih dari itu, Herman menegaskan bahwa pembinaan di LPKA berorientasi pada pemulihan karakter, pendidikan, dan penguatan keterampilan, bukan sekadar menjalankan pidana.

Menurutnya, momentum HAN harus menjadi pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Lima prinsip penyelenggaraan HAN, yakni ramah anak, desentralisasi, apresiatif, partisipatif dan kolaboratif, serta berdampak, menurut Herman harus diwujudkan melalui langkah nyata seluruh pemangku kepentingan.

"Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan wajah Indonesia pada masa depan. Karena itu, seluruh elemen harus hadir melalui Gerakan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN), memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa diskriminasi, termasuk Anak Binaan yang sedang mempersiapkan diri kembali ke masyarakat," ucap dia.

Herman juga mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Menurutnya, tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena pernah melakukan kesalahan.

"Tidak boleh ada anak yang kehilangan harapan karena masa lalunya. Tugas kita adalah memberikan kesempatan kedua melalui pendidikan, pembinaan, dan pendampingan agar mereka mampu kembali menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045," ujar Herman.

Selain penyerahan PMP, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan ijazah pendidikan kesetaraan kepada empat Anak Binaan, terdiri atas satu lulusan Paket A dan tiga lulusan Paket B. Herman menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang harus terus diperkuat sebagai bekal Anak Binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

"Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan anak. Karena itu kami terus memastikan hak pendidikan Anak Binaan tetap terpenuhi agar mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk melanjutkan kehidupan setelah selesai menjalani pembinaan," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Palu melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Nathan Pagasongan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Ditjenpas dalam memberikan pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadirkan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap anak.

"Pemerintah Kota Palu mendukung penuh upaya pembinaan yang dilakukan LPKA. Anak-anak ini harus diberi kesempatan untuk bangkit, berkembang, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif," ungkap Nathan.

Senada dengan itu, Kepala LPKA Kelas II Palu, Welli, mengatakan keberhasilan seluruh usulan PMP disetujui serta terselenggaranya program pendidikan kesetaraan menunjukkan pembinaan yang dijalankan terus bergerak ke arah yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

"Kami akan terus menghadirkan pembinaan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak, mulai dari pendidikan, pembinaan karakter, hingga penguatan keterampilan agar mereka siap kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik," kata Welli.