RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ini disampaikan Wakil Gubernur saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah. Mengusung tema "Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat", kegiatan berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin 20 Juli 2026.

Wagub mencontohkan, penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah. sehingga ia menegaskan, program perumahan harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan," ucap Wagub.

Ia juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah, dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan. Menurut Wagub, kepemilikan sertifikat menjadi salah satu syarat penting agar masyarakat dapat menerima bantuan bedah rumah.

"Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai, jadi mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus, menyebut program BSPS Tahun 2026 di Sulteng mendapatkan alokasi sekitar 5.977 unit bantuan. Selain itu, terus dilakukan percepatan pelaksanaan melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui berbagai sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak.

"Semuanya bertujuan mempermudah integrasi data dan mempercepat intervensi program perumahan," katanya.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah berdasarkan data kemiskinan. Termasuk kondisi rumah tidak layak huni, sehingga program lebih tepat sasaran menuju terwujudnya Sulteng Nambaso. (KA)