Wagub, Clean and Good Governance Jadi Fondasi Tata Kelola Pemerintahan Sulteng

RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa penerapan clean and good governance harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan bertema "Sinergi Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah" di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 13 Juli 2026.

Wagub menegaskan setiap persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan perlu dikonsultasikan sejak dini sebagai langkah pencegahan agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

"Silakan bertanya apabila ada hal-hal yang masih menjadi keraguan. Sekarang kita harus lebih berhati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Prinsip pencegahan harus menjadi budaya dalam menjalankan pemerintahan," tegasnya.

Menurutnya, integritas merupakan pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

"Kita ingin menjalankan roda pemerintahan yang bersih terlebih dahulu, baru kemudian menjadi pemerintahan yang baik. Tidak bisa hanya baik, tetapi tidak bersih. Karena itu yang kita bangun adalah clean and good governance," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar senantiasa menjaga integritas sejak dari niat dalam mengemban amanah jabatan.

Menurutnya, berbagai godaan dalam birokrasi hanya dapat dihadapi dengan komitmen moral yang kuat dan kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Kalau kita sudah bersih, insya Allah kita akan menjadi baik. Semua berawal dari niat. Jangan sampai ketika diberi amanah jabatan justru muncul kepentingan-kepentingan pribadi. Mari kita tetap berada di jalan yang benar agar setiap langkah pengabdian mendapat keberkahan dari Allah SWT," pesannya.

Wakil Gubernur berharap melalui rapat koordinasi pengawasan tersebut, seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.