Library Cafe BPKP Soroti Tata Kelola Investasi Hijau & Pembangunan Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Palu - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan investasi hijau melalui penguatan tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Library Cafe bertema Mengakselerasi Investasi Hijau Menuju Kota Tangguh, Bersih, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan di Aula Graha Audita BPKP Sulteng, Kamis 9 Juli 2026.

Kegiatan ini menghadirkan Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata RI, Rizki Handayani Mustafa, dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebagai narasumber. Forum tersebut diikuti aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) serta organisasi perangkat daerah yang membidangi pariwisata, koperasi dan UMKM, serta lingkungan hidup dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan BPKP memiliki mandat mengawal berbagai program strategis pemerintah agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Kami memastikan program-program yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat berjalan dengan baik. Kami mengawal pengelolaan sampah, aksesibilitas, kemudahan investasi, hingga perizinan agar seluruh program strategis dapat terlaksana secara optimal," ujar Agus Yulianto.

Menurutnya, pengawasan BPKP tidak hanya berfokus pada investasi hijau, tetapi juga mencakup berbagai sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia menjelaskan, BPKP baru saja mendampingi Pemerintah Kota Palu dalam evaluasi pengembangan UMKM dengan memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya perbaikan basis data pelaku usaha serta intervensi program yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, BPKP juga akan mengawal efektivitas penyaluran BOS, mengevaluasi ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta mendorong pemerataan tenaga pendidik di Sulawesi Tengah.

"Di sektor pendidikan misalnya, secara jumlah guru sebenarnya sudah mencukupi, tetapi penyebarannya belum merata. Di wilayah perkotaan guru berlebih, sedangkan di daerah terpencil masih kekurangan. Hal-hal seperti ini menjadi perhatian kami agar pemerintah daerah dapat memperbaiki kebijakannya," katanya.

Dalam forum tersebut, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata RI, Rizki Handayani Mustafa, memaparkan kebijakan nasional dalam mendorong investasi hijau di sektor pariwisata dan industri kreatif, termasuk penguatan kolaborasi pusat dan daerah untuk menghilangkan berbagai hambatan investasi.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memaparkan berbagai langkah pemerintah kota dalam membangun daerah yang tangguh dan berkelanjutan, mulai dari penataan ruang berbasis mitigasi bencana, pengelolaan persampahan, penerapan ekonomi sirkular, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, hingga digitalisasi UMKM.

Sebagai tindak lanjut, BPKP Sulawesi Tengah bersama Kementerian Pariwisata dijadwalkan melakukan visitasi lapangan ke Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso pada 10–11 Juli 2026 guna melihat kesiapan daerah dalam mendukung investasi hijau sekaligus memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan.