RRI.CO.ID, Palu - Sebanyak 448 dari total 463 satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah resmi bergabung dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Firmanza DP, mengatakan hanya 15 sekolah swasta yang memilih tidak mengikuti program tersebut. Sekolah-sekolah itu terdiri atas 11 SMA swasta dan empat SMK swasta yang tetap mempertahankan sistem pembiayaan mandiri.

Firmanza menjelaskan, seluruh sekolah yang menerima dana Bosda diwajibkan menghapus segala bentuk pungutan kepada peserta didik. Sebagai gantinya, pemerintah daerah memberikan bantuan operasional agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani orang tua siswa.

"Dari 463 sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, hanya 15 sekolah swasta yang tidak bergabung dalam program Bosda. Konsekuensi penerimaan Bosda adalah seluruh layanan pendidikan harus digratiskan sehingga tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada peserta didik," ujar Firmanza saat konferensi pers capaian Program Berani di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Senin 6 Juli 2026.

Meski masih ada sekolah swasta yang tidak mengikuti Bosda, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan peserta didik dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh bantuan. Melalui Program Berani, pemerintah menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil satu hingga desil lima.

Firmanza menegaskan anggaran untuk program tersebut telah disiapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan tanpa terkendala biaya.

"Kalau siswanya masuk kategori desil satu sampai desil lima, pemerintah akan menanggung biaya SPP mereka. Anggarannya sudah disiapkan sehingga siswa kurang mampu di sekolah swasta tetap mendapatkan bantuan sesuai kriteria," katanya.

Melalui Program Bosda dan Program Berani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pemerataan layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memastikan seluruh anak di Sulawesi Tengah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.