Bupati Parigi Moutong Perkuat Komitmen Dukung Program Prioritas KKP

RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, 4- 5 Juni. Kehadiran Bupati didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Nasir.

Rakornas mengusung tema "Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan" sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Bupati Erwin Burase mengatakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai program KKP dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan di daerah.

"Kami berharap melalui Rakornas ini berbagai program prioritas pemerintah pusat dapat disinergikan dengan kebutuhan daerah sehingga mampu meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong," ujar Erwin Burase.

Selain membahas strategi percepatan pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional, Rakornas juga diisi dengan pemutaran video profil program prioritas KKP, penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sejumlah mitra strategis.

Dalam forum tersebut turut dibahas peran Komisi IV DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk pengintegrasian kebijakan untuk mendukung swasembada pangan berbasis komoditas perikanan dan garam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Rakornas juga menghadirkan empat panel diskusi yang membahas peran kementerian dan lembaga dalam percepatan program prioritas nasional, strategi pengawalan pelaksanaan program, tata kelola perikanan tangkap, serta pengembangan perikanan budidaya dan penggaraman. Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.