Pendataan Terpadu Jadi Fondasi Penyusunan Program Disabilitas di Kota Palu

RRI.CO.ID, Palu – Pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu fokus penguatan pembangunan inklusif di Kota Palu. Basis data yang valid dinilai penting agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Pendataan dilakukan melalui kolaborasi antara Sasakawa Peace Foundation, Yayasan Sikola Mombine, Pemerintah Kota Palu, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan.

Program Officer Sasakawa Peace Foundation, Dissa Syakina Ahdanisa, mengatakan selama ini data penyandang disabilitas masih tersebar di berbagai perangkat daerah maupun organisasi sehingga belum terintegrasi dalam satu sistem.

"Kalau tidak ada data yang cukup, akan sulit membuat program yang tepat guna dan berkelanjutan. Selama ini data penyandang disabilitas masih tersebar di berbagai dinas maupun organisasi sehingga belum terkonsolidasi," kata Dissa kepada RRI Jumat 3 Juli 2026.

Menurutnya, melalui pendataan bersama hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi penyandang disabilitas di Kota Palu. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Selain memperkuat sistem pendataan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi kepada aparatur kecamatan dan kelurahan mengenai metode pengumpulan data yang seragam agar kualitas informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Dissa berharap tersedianya basis data yang akurat mampu mendukung penyusunan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga penyediaan fasilitas publik yang lebih ramah disabilitas, sehingga pembangunan inklusif di Kota Palu dapat berjalan secara berkelanjutan.