RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Kota Palu mendorong penguatan perspektif inklusi disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan daerah agar seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial maupun pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, saat membuka Workshop Perspektif Inklusif Disabilitas dalam Pembangunan Kota yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu di Auditorium Kantor Sekretariat Daerah Kota Palu, Kamis 25 Juni 2026.

Kegiatan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi penyandang disabilitas, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga lembaga mitra pembangunan yang selama ini mendukung penguatan inklusi di Kota Palu.

Dalam sambutannya, Imelda menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak boleh berhenti sebagai konsep, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

“Pembangunan inklusif tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar teman-teman disabilitas dapat memperoleh akses, kesempatan, dan pelayanan yang setara,” ujarnya.

Menurut Imelda, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Kota Palu. Karena itu, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas disabilitas perlu terus diperkuat.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Palu melalui Bappeda telah melaksanakan kursus bahasa isyarat bagi aparatur pemerintah yang digelar secara rutin setiap pekan. Program itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Wakil wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sikola Mombine, Sasakawa Peace Foundation, serta berbagai mitra yang selama ini mendukung penguatan pembangunan inklusif di Kota Palu.

Ia berharap workshop tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga kebutuhan penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara lebih optimal.

“Harapan saya, forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas. Dengan begitu, pembangunan yang kita laksanakan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Kota Palu,” katanya.

Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kota Palu berupaya memastikan prinsip inklusi disabilitas menjadi bagian dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, guna mewujudkan kota yang semakin ramah, setara, dan dapat diakses oleh semua kalangan.