RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat upaya perlindungan data dan sistem elektronik pemerintahan melalui pelaksanaan Workshop Information Technology Security Assessment (ITSA) bagi aplikasi mandiri pemerintah daerah tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu 24 Juni 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan keamanan siber pada berbagai aplikasi pelayanan publik yang dikembangkan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dibarengi dengan penguatan aspek keamanan informasi. Menurutnya, perkembangan teknologi yang pesat juga membawa risiko berupa ancaman siber seperti kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi.

“Melalui Workshop IT Security Assessment ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kerentanan, mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk melindungi data dan layanan publik dari berbagai ancaman siber,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, keamanan informasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah karena berkaitan langsung dengan perlindungan data masyarakat dan keberlangsungan layanan publik. Karena itu, kolaborasi antarinstansi perlu terus diperkuat guna mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan standar keamanan sesuai amanat Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, mengatakan workshop tersebut mengangkat tema “Aplikasi Aman, Data Terlindungi, Pelayanan Publik Berkualitas.” Menurutnya, keamanan informasi kini menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami konsep, metode, serta implementasi penilaian keamanan teknologi informasi sesuai standar dan praktik terbaik,” katanya.

Workshop menghadirkan narasumber Tatin Supriatin, S.Kom., Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Materi yang diberikan berfokus pada pelaksanaan asesmen keamanan aplikasi serta strategi mitigasi risiko terhadap sistem elektronik pemerintah.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kasubag, serta operator aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap kualitas keamanan sistem elektronik semakin meningkat sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, aman, dan terpercaya.