RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat tata kelola keuangan sebagai langkah utama agar mampu berkembang dan mengakses pembiayaan formal.

Upaya tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 bertema “Transformasi Finansial: Membangun UMKM yang Akuntabel dan Bankable” yang digelar di Palu, Rabu 24 Juni 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, mengatakan forum tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas UMKM di Sulawesi Tengah serta memperkuat profesionalisme pelaku usaha dalam mengelola keuangan usahanya.

Menurutnya, banyak UMKM memiliki produk berkualitas, namun masih kesulitan berkembang karena belum menerapkan pencatatan keuangan yang baik.

“UMKM kita punya produk yang luar biasa, tetapi sering terkendala ketika ingin berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata. Padahal laporan keuangan yang baik menjadi fondasi untuk mendapatkan akses pembiayaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah sederhana seperti memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha serta mencatat seluruh transaksi dapat menjadi modal penting bagi UMKM untuk mengetahui kondisi usaha secara riil.

Dengan tata kelola keuangan yang baik, pelaku UMKM dinilai lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepala Kanwil DJPb menegaskan UMKM selama ini terbukti menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Bahkan setelah pandemi Covid-19, sektor UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

“UMKM adalah penopang ekonomi Indonesia yang sudah teruji. Saat sektor lain melambat, UMKM tetap mampu bergerak dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Melalui forum tersebut, DJPb berharap semakin banyak UMKM di Sulawesi Tengah yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.