RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, guna menghindari persoalan hukum maupun temuan pengawasan.

Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025/Tahun Ukur 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai III BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 23 Juni 2026.

Wagub juga mengingatkan seluruh perangkat daerah, agar tetap disiplin dalam pelaksanaan program. Termasuk, tidak mengubah perencanaan hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun.

“Jangan mengubah kegiatan hanya karena ingin mengejar penyerapan anggaran, karena yang terpenting adalah manfaat dan hasil yang dicapai,” katanya.

Wakil Gubernur juga menegaskan, tujuan utama dari tata kelola keuangan yang baik adalah meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi cerminan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran BPKAD kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut penting, apabila menghadapi kendala dalam proses pengelolaan maupun penginputan data IPKD.

"Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah,” ucapnya.