RRI.CO.ID, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025/Tahun Ukur 2026. Pelaksanaanya berlangsung di Ruang Rapat Lantai III BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 23 Juni 2026.

Kegiatan ini diikuti jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hal tersebut guna memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam penginputan data, serta pemenuhan indikator IPKD yang menjadi salah satu instrumen penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Wagub mengatakan, perencanaan pembangunan harus selaras dengan penganggaran yang dituangkan dalam dokumen-dokumen strategis daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran, berpotensi menjadi temuan dalam proses pemeriksaan dan evaluasi.

“Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.

Wagub juga mengingatkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, tidak ada gunanya memperbanyak kegiatan dengan anggaran besar jika dampaknya tidak dirasakan rakyat.

"Yang kita kejar adalah kualitas dan hasilnya, bukan sekadar kuantitas kegiatan,” ujar Wagub.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa Kemendagri, dan Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, serta para pejabat dan peserta Bimtek dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. (KA)