Pejabat Kepala Desa Diminta Perkuat Pelayanan dan Sinergi Pembangunan Desa

RRI.CO.ID, Poso - Pemerintah Kabupaten Poso menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi tata kelola pemerintahan, dan penguatan sinergi pembangunan desa kepada tiga Penjabat Kepala Desa yang baru dilantik, Rabu 17 Juni 2026.

Ketiga pejabat yang dilantik masing-masing Harben Lamintu, S.H. sebagai Penjabat Kepala Desa Tindoli, Yusman Adrianus Siape sebagai Penjabat Kepala Desa Salindu, dan Dolfi Ngkiro, S.Pt. sebagai Penjabat Kepala Desa Betania.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar di Gedung Pogombo Kantor Bupati Poso serta dihadiri pimpinan OPD, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat, Ketua BPD, dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan pelayanan pemerintahan sekaligus ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, para penjabat kepala desa dituntut mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, adaptif, dan transparan.

“Kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan desa harus mampu menghadirkan pelayanan yang baik, menjaga transparansi, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Soeharto saat membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Poso juga mengingatkan pentingnya membangun koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta unsur TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset desa diminta dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Wakil Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Poso dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk pungutan liar maupun gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, orientasi utama seorang kepala desa maupun penjabat kepala desa harus tetap berfokus pada pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga.

Pemerintah Kabupaten Poso berharap para Penjabat Kepala Desa yang baru dapat segera beradaptasi, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta melanjutkan program pembangunan dan pelayanan yang telah berjalan demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.