Poin Utama

• Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menghimpun CSR dari 16 perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara untuk pembangunan jalan senilai sekitar Rp355 miliar.
• CSR tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pengerjaan langsung proyek jalan oleh perusahaan.
• Dua ruas jalan prioritas adalah Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape. Towi–Kolonodale dikerjakan konsorsium 16 perusahaan, sedangkan Buleleng–Matarape oleh satu perusahaan tambang.

RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Nilai komitmen CSR tersebut mencapai sekitar Rp355 miliar, namun tidak disalurkan dalam bentuk dana segar.

Sebaliknya, dana CSR tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen pengerjaan langsung oleh perusahaan tambang untuk memperbaiki dan membangun jalan di sekitar wilayah operasional mereka. Dalam skema ini, pemerintah provinsi tidak menerima uang tunai, melainkan hasil akhir berupa aset infrastruktur jalan yang telah selesai dikerjakan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BPR/Binatarung) Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan dikerjakan langsung oleh perusahaan tambang yang terlibat. Ia menegaskan pemerintah daerah hanya akan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk aset.

“Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri saja oleh semua perusahaan tambang itu. Pemprov terima Aset saja,”kata Faidul Keteng.

Faidul juga menyampaikan bahwa terdapat dua ruas jalan utama yang menjadi tanggung jawab CSR, yaitu ruas Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dengan 16 manajemen perusahaan tambang di Hotel Mercure Jakarta pada Rabu (10/6/2026).

“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah. Anwar juga berharap model kerja sama ini dapat memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di daerah.

Dalam skema yang telah disepakati, ruas Towi–Kolonodale sepanjang 13 kilometer akan dikerjakan oleh konsorsium 16 perusahaan tambang, sedangkan ruas Buleleng–Matarape ditangani oleh satu perusahaan tambang lainnya secara khusus. Gubernur Anwar Hafid menilai pola kemitraan ini dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan CSR sektor pertambangan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.