RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Ruang Rapat Bupati, Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, terpadu, dan mudah diakses masyarakat.

Rakor yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong itu membahas kesiapan implementasi layanan NTPD 112 melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital serta PT Trada Telekom Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase mengatakan layanan NTPD 112 merupakan inovasi pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai kondisi darurat melalui satu nomor panggilan.

"Layanan 112 diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan secara cepat saat menghadapi situasi darurat," ujarnya.

Bupati berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan kesepahaman mengenai mekanisme kerja, integrasi layanan, pembagian tugas antarinstansi, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaannya sesuai standar pemerintah pusat.

"Saya berharap implementasi layanan ini dapat berjalan optimal sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mendukung transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen mendukung berbagai program transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten III Setda Parigi Moutong, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta para camat yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Melalui penerapan NTPD 112, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap masyarakat nantinya dapat memperoleh akses layanan darurat yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat respons pemerintah dalam menangani berbagai situasi kegawatdaruratan di daerah.