RRI.CO.ID, Poso - Pemerintah Kabupaten Poso menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Aula Bappeda Kabupaten Poso, Selasa 19 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Poso Yos A. Tarigan, Kepala BPS Kabupaten Poso Purwaningsih, Kepala Bapelithbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepala sekolah, bendahara sekolah, dan pengawas sekolah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan pesan Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, yang menegaskan bahwa dana BOSP merupakan instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Soeharto Kandar.

Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh kepala sekolah, bendahara, dan pengawas sekolah semakin memahami tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban dana BOSP sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat.

Selain membahas pengelolaan dana BOSP, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang disampaikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

Pemerintah Kabupaten Poso berharap penguatan tata kelola pendidikan serta tersedianya data ekonomi yang akurat dapat mendukung pembangunan daerah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.