RRI.CO.ID, Morowali - Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, membantah berbagai tudingan yang menyebut kepemimpinannya gagal dalam menangani persoalan hukum serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri di wilayah Kabupaten Morowali.

Ia menegaskan bahwa seluruh laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Polres Morowali tetap diproses sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, tidak ada pembiaran maupun penghentian penanganan perkara tanpa dasar yang jelas.

“Kami bekerja berdasarkan prosedur dan alat bukti. Setiap perkara memiliki tahapan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Polres Morowali tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas AKBP Zulkarnain.

Terkait sejumlah kasus yang dinilai mandek, seperti dugaan ijazah palsu, korupsi pengadaan sapi, penambangan ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, hingga kasus perjudian dan narkoba, Kapolres menyebut sebagian perkara masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan alat bukti oleh penyidik.

Ia juga menepis anggapan bahwa Polres Morowali tidak transparan kepada publik. Menurutnya, setiap perkembangan perkara yang dapat dipublikasikan akan disampaikan kepada media sesuai ketentuan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Tidak semua proses penyelidikan dapat dibuka secara detail ke publik karena ada mekanisme hukum yang harus dijaga. Namun kami memastikan seluruh laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan ditangani secara profesional,” ujarnya Selasa 12 Mei 2026.

Kapolres menambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepolisian.

“Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dan kami menghargainya. Namun kami berharap masyarakat juga dapat melihat kerja-kerja kepolisian secara objektif,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Morowali.

“Polres Morowali terus bekerja menjaga keamanan, menindak pelanggaran hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tutupnya.