RRI.CO.ID, Morowali - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memaparkan sejumlah capaian dan tantangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Kamis 13 Mei 2026, yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Erwin menyebutkan, hingga saat ini terdapat 21 dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) yang telah dibangun. Semuanya menccakup 354 sekolah atau sekitar 42 persen dari total 841 sekolah, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 28.000 siswa.

"Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya koordinasi dalam penentuan lokasi dapur," ucap Erwin.

Termasuk, distribusi yang belum merata hingga wilayah terpencil serta waktu pembagian makanan yang dinilai mengganggu proses belajar mengajar.

Selain itu, keterlambatan pengusulan data dan keterbatasan akses di wilayah terpencil menyebabkan masih banyak sekolah yang belum tersentuh program. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan tambahan 61 titik dapur baru untuk menjangkau wilayah tersebut.

Di sektor kesehatan, Parigi Moutong mencatat peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional hingga 89,89 persen. Kemudian, penurunan angka stunting dari 8,7 persen menjadi 8 persen, yang menjadi salah satu capaian terbaik di tingkat provinsi.

Sementara di bidang ekonomi dan sosial, kata Erwin, pemerintah daerah telah mengembangkan 32 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Termasuk, mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat dan 6.000 unit rumah tidak layak huni sebagai bagian dari program nasional.

Di sektor ketahanan pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras, meskipun tahun 2026 mengalami penurunan akibat banjir yang merendam lahan pertanian.

“Diperlukan sinergi yang lebih kuat agar seluruh program Asta Cita dapat berjalan efektif, merata, dan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok daerah,” pungkasnya.

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah strategis dan solusi konkret, guna mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di Sulawesi Tengah. (IS)