RRI.CO.ID, Palu - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan fungsi pengawasan di sektor pendidikan. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A, Irsan Satria melakukan kunjungan kerja ke SDN 15 Palu dan SMPN 1 Palu pada Rabu, 13 Mei 2026.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Komisi, Haekal Ishak, serta sejumlah anggota lainnya yakni Arif Miladi, Rini Haris, dan Donal Payung Mangawe. Fokus utama peninjauan ini adalah memantau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Anggota Komisi A DPRD Palu, Rini Haris menyebut kunjungan ini merupakan respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

"Sebenarnya yang sangat mendasar itu terkait keluhan masyarakat dengan MBG yang kemarin-kemarin komplain maka kami dari Komisi A menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, makanya kami berkunjung ke sekolah," ucap Rini kepada awak media di SMPN 1 Palu.

Selain permasalahan program MBG, pihaknya juga menerima sejumlah keluhan dari masyarakat pada saat tahun ajaran baru tahun sebelumnya khususnya pada sistem zonasi. Rini menjelaskan, sejumlah masyarakat menilai penerapan regulasi zonasi di lapangan terkadang belum sinkron dengan kondisi riil di wilayah tempat tinggal calon peserta didik.

"Komplain dari orang tua siswa pada saat penerimaan ajaran baru di tahun 2025 karena banyak anak-anak mereka yang tidak masuk di dalam sekolah padahal itu masuk dalam sistem zonasi," ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan juga melakukan dialog intensif dengan kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk membedah kendala teknis di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa permasalahan yang terjadi pada tahun 2025 tidak terulang kembali pada periode penerimaan siswa tahun ini.

Pihak sekolah menyambut baik kedatangan rombongan Komisi A sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Masukan dari para wakil rakyat tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pengambil kebijakan.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan fasilitas pendukung di kedua sekolah guna melihat kesiapan infrastruktur dalam menampung siswa baru. Komisi A DPRD Kota Palu berkomitmen akan terus mengawal kebijakan pendidikan demi terciptanya pemerataan akses sekolah di seluruh wilayah kota.

Sementara itu Kepala SMPN 1 Palu Yusri menyebut, relaisasi pelaksanaan program MBG di sekolahnya telah berjalan dengan baik serta telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Meski begitu pihak sekolah masih menerima beragam keluhan dari para siswa terkait menu yang disajikan dan langsung diteruskan kepada pihak penyalur.

"Sejauh ini untuk MBGK di SMP 1 tidak mengalami kendala, ada beberapa permintaan-permintaan dari siswa terkait dengan lauk dan sebagainya dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan," ucap Yusri.