RRI.CO.ID, Palu - Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan SPIP Terintegrasi bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada 4–7 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Konsultasi Kantor Perwakilan BPKP Sulteng dan diikuti 25 peserta dari Inspektorat Provinsi.

Dalam sambutannya, Inspektur Inspektorat Sulawesi Tengah, Fahrudin, menekankan pentingnya peningkatan kualitas SPIP yang terintegrasi dengan manajemen risiko serta penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia mendorong peserta untuk mengikuti pelatihan secara aktif agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam tugas pengawasan.

“Pelatihan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. SPIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Fahrudin.

Ia juga berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, saya harapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan ini serta mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, mengibaratkan SPIP seperti “rompi” yang harus selalu dikenakan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk perlindungan dan pengendalian terhadap risiko organisasi.

“SPIP itu ibarat rompi pengaman. Setiap aktivitas harus dilindungi dengan pengendalian yang memadai agar risiko bisa diminimalkan dan tujuan organisasi tetap tercapai,” jelas Agus.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dalam mendukung implementasi SPIP di lingkungan kerja.

“Penguatan SPIP tidak cukup hanya dengan pemahaman teknis, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang efektif agar seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengendalian intern,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan konsep SPIP Terintegrasi secara lebih komprehensif, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah.