RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima audiensi sejumlah perwakilan serikat buruh transportasi kontainer di Rumah Jabatan Wali Kota pada Kamis, 30 April 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspirasi terkait kebijakan pembatasan operasional kendaraan berat di wilayah perkotaan serta kendala distribusi logistik di lapangan.

Para buruh menyoroti banyaknya aktivitas masyarakat yang menggunakan badan jalan protokol, seperti pendirian tenda, yang dinilai menghambat mobilitas kendaraan pengangkut barang. Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid merespons hal tersebut dengan menegaskan komitmen untuk menertibkan ruang publik demi menjamin kelancaran lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

“Tidak boleh lagi ada pemanfaatan ruang-ruang jalan untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” ucap Hadianto.

Ia menjelaskan bahwa surat imbauan telah dikirimkan kepada seluruh pemilik gudang agar segera menyesuaikan aktivitas bongkar muat di luar jalur tengah kota. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan warga serta mengurangi risiko kerusakan infrastruktur jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas.

Selain masalah rute, pemerintah Kota Palu juga memberikan perhatian serius terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan rusak dan kendala distribusi bahan bakar bagi angkutan barang. Pembenahan infrastruktur pendukung akan dilakukan secara bertahap sebelum kebijakan pelarangan masuk kota diberlakukan secara menyeluruh bagi armada kontainer.

“Semua hal pendukung akan kita benahi terlebih dahulu agar penerapan aturan tidak menimbulkan hambatan baru,” ucap Hadianto.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu akan segera menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan teknis pelaksanaan di lapangan. Hasil keputusan rapat tersebut nantinya akan disosialisasikan secara langsung kepada perwakilan buruh melalui dinas teknis yang berwenang.

Audiensi ini diharapkan mampu membangun dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja demi terciptanya kebijakan yang adil bagi semua pihak. Sinergi antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan penataan kota yang tertib namun tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.