RRI.CO.ID, Donggala – Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Donggala memastikan seluruh rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

"Tentunya rekomendasi DPRD yang memuat catatan strategis atas LKPJ itu akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya," kata Vera di Kantor DPRD Donggala, Kamis, 30 April 2026.

Menurut dia, pembahasan LKPJ oleh DPRD dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

"Jadi ke depan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dimuat dalam laporan LKPJ Bupati pada tahun berikutnya," ucapnya.

Atas rekomendasi tersebut, kata dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Donggala agar lebih serius dalam mengikuti pembahasan bersama DPRD.

"Saya ingatkan kepada seluruh OPD untuk menghormati setiap undangan DPRD. Jangan sampai ke depan masih ada yang hanya menugaskan operator saat pembahasan, karena hal itu mencerminkan kurangnya keseriusan," sebutnya.

Selain itu, seluruh pihak diminta untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam membangun daerah dengan saling menghargai fungsi dan peran masing-masing.

"Momentum ini menjadi wujud kesinambungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, serta memperkuat sinergi, memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," tuturnya.

Vera mengakui sejauh ini masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

"Ke depan seluruh elemen masyarakat untuk turut memantau pelaksanaan pemerintahan dan memberikan masukan positif demi pembangunan daerah," ujarnya.