RRI.CO.ID, Poso - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Poso, tepatnya di Rumah Jabatan Torulemba, Rabu, 29 April 2026, Kegiatan ini mengangkat tema pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN serta kebijakan pemerintah terkait desa.

Workshop dibuka langsung oleh Verna G.M. Inkiriwang dan dihadiri Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Anggota DPRD Sulawesi Tengah Henri Kusuma Muhidin, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Poso.

Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohammad Said, hadir sebagai narasumber dengan materi terkait pengawasan pelaksanaan APBN dan kebijakan desa. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga barang bersubsidi seperti minyak dan gas agar tidak naik hingga akhir tahun, guna melindungi masyarakat kecil,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, desa harus bertransformasi dari objek menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Workshop ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pusat. Pimpinan BPKP memaparkan materi pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa untuk mendorong transparansi dan kemandirian desa berkelanjutan.

Sementara itu, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan mekanisme penyaluran dana desa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah membahas kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa.

Dalam sambutannya, Bupati Verna menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting bagi aparatur desa untuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia menekankan empat hal utama, yakni peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sinergi antar tingkat pemerintahan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, serta komitmen menjauhi penyalahgunaan anggaran.

“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui workshop ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Poso semakin tertib, transparan, dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.