RRI.CO.ID, Palu - Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Sulawesi Tengah resmi dikukuhkan, Rabu, 22 April 2026 bertempat di Villa Syariah, Jalan Cendrawasih Nomor 17, Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar melalui Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel PVP) Palu ini turut dihadiri Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Andri Susila, Kepala BBPVP Makassar, Nasrun Imullah, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Dony Kurnia Budjang.

Dalam sambutannya, Dony Kurnia Budjang menegaskan, keberadaan FKLPID sangat penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah, khususnya terkait masih adanya kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.

Ia mengungkapkan, selama ini pola pelatihan tenaga kerja masih cenderung berbasis penawaran (supply driven), sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pasar kerja. Dampaknya, banyak lulusan pelatihan, bahkan sarjana, yang belum terserap secara optimal.

“Ke depan, pelatihan harus berbasis kebutuhan industri atau demand driven training. Kurikulum harus disusun bersama dunia usaha agar lulusan benar-benar siap kerja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan peluang kerja yang tersedia. Dalam pelaksanaan job fair, misalnya, ribuan pelamar mendaftar, namun hanya sebagian kecil yang terserap, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan dan rekrutmen.

Melalui FKLPID, pemerintah daerah mendorong kolaborasi konkret antara lembaga pelatihan, dunia usaha, dan industri, termasuk dalam penyusunan kurikulum hingga proses penempatan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Ihksan yang juga CEO Transdata didapuk sebagai Ketua FKLPID Provinsi Sulawesi Tengah, dan Prof Muhtar Lutfi didapuk sebagai Wakil Ketua.

Sementara itu, Kepala BBPVP Makassar, Nasrun Imullah menegaskan, pengukuhan FKLPID bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan berbasis kolaborasi.

Menurutnya, pelatihan vokasi harus berorientasi pada hasil, yakni penempatan kerja yang nyata dan terukur.

“Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya pelatihan atau kerja sama yang ditandatangani, tetapi dari berapa banyak lulusan yang berhasil diserap di dunia kerja,” tegasnya.

Senada dengan itu, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Andri Susila, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pelatihan dan industri agar tercipta link and match yang kuat.

Ia menyebut, pelatihan vokasi tidak boleh berhenti pada proses pelatihan semata, tetapi harus mampu memastikan peserta terserap di dunia kerja melalui skema penempatan, magang, maupun rekrutmen langsung oleh perusahaan.

BBPVP Makassar melalui Satpel PVP Palu juga berkomitmen memastikan kurikulum, metode pelatihan, dan standar kompetensi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan industri.

Dengan terbentuknya FKLPID, diharapkan terjadi sinkronisasi antara supply dan demand tenaga kerja, sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal maupun nasional.