RRI.CO.ID, Morowali Utara - Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, memimpin rapat koordinasi (rakor) optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Ruang Pola Kantor Bupati pada Senin, 6 April 2026. Pertemuan strategis ini membahas langkah-langkah penyesuaian anggaran daerah menyusul adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa serta dana insentif kader. Kondisi keuangan daerah saat ini terpaksa dilakukan penyesuaian akibat dampak perekonomian nasional yang berimbas langsung pada postur APBD Morowali Utara tahun 2026.

"Ini terjadi bukan karena kesengajaan pemerintah daerah, tetapi kondisi keuangan yang memaksa harus dilakukan penyesuaian," ucap Djira.

Para camat dan kepala desa serta pimpinan OPD diminta untuk memberi penjelasan yang komprehensif ke masyarakat mengenai kondisi perekonomian negara yang juga terdampak di Morowali Utara. Wabup mengakui masalah yang paling dirasakan daerah ini adalah pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menyusul kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, juga melaporkan hasil koordinasinya dengan kementerian terkait melalui sambungan virtual dari Jakarta. Bupati bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Apkasi tengah menyuarakan kesulitan pendanaan daerah akibat dana kurang bayar yang belum terealisasi.

Bupati mendesak kementerian keuangan untuk segera mencairkan dana tersebut guna menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah. Pihaknya menegaskan bahwa persoalan dana kurang bayar ini tidak hanya dialami Morowali Utara, melainkan menjadi keluhan kolektif berbagai kabupaten di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan kepada Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan bahwa dana kurang bayar sangat menyulitkan daerah," tegas Bupati Delis melalui sambungan Zoom Meeting.

Sekretaris Daerah Morowali Utara, Musda Guntur, menambahkan bahwa Pemkab Morowali Utara akan segera melakukan re-focusing anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan fisik yang dianggap belum mendesak akan ditunda untuk memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan visi misi kemasyarakatan.

"Kita harus verifikasi semua dinas, mana anggaran yang mendesak dan mana yang bisa ditunda untuk mendukung visi misi bupati," ucapnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang pembahasan persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak serta penyelesaian batas wilayah desa yang belum tuntas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi daerah saat ini.