Angka Kemiskinan di Parimo Turun

  • 07 Apr 2026 17:02 WIB
  •  Palu

RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, membacakan penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa, 7 April 2026.

Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024–2026.

Selain itu, LKPJ juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusung tema pembangunan “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan, meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2025 berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan.

Beberapa capaian utama yang berhasil melampaui target di antaranya Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 56,48 poin dari target 44 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,48 dari target 68,77, serta prevalensi stunting yang berhasil ditekan menjadi 9,3 persen, jauh di bawah target 18,68 persen.

Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 13,51 persen, lebih baik dari target sebesar 14,10 persen.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum optimal, di antaranya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baru mencapai 65,36 dari target 75, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen yang masih di bawah target 5,01 persen, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih berada pada kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemerintah daerah menyatakan hal tersebut menjadi perhatian dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

Melalui forum paripurna ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat, sehingga capaian pembangunan dapat semakin ditingkatkan demi terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....