RRI.CO.ID, Poso - Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Poso, Selasa, 31 Maret 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Poso, Samuel Munda, didampingi Wakil Ketua I Sesi K.D. Mappeda dan Wakil Ketua II Masdina. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.

LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Soeharto Kandar membacakan penjelasan Bupati Poso, Verna G.M. Inkiriwang, terkait LKPJ Tahun 2025. Secara umum, capaian indikator makro daerah menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Poso telah melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi, rehabilitasi jaringan irigasi, rekonstruksi jalan dan jembatan, serta peningkatan sarana pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP.

Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan juga terus dilakukan, termasuk pengembangan RSUD Poso secara bertahap. Pemerintah daerah juga memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana melalui rehabilitasi tanggul, meningkatkan konektivitas internet desa di wilayah blankspot, serta mendorong pembinaan kerukunan umat beragama melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadah.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Poso juga meraih sejumlah prestasi, baik di tingkat nasional maupun regional. Di antaranya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama dari Kementerian Kesehatan, kinerja terbaik dalam penurunan kemiskinan se-Sulawesi Tengah, predikat Zona Hijau pelayanan publik dari Ombudsman RI, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak.

Melalui forum paripurna ini, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Poso akan membahas LKPJ tersebut melalui Panitia Khusus (Pansus) untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.