RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang digelar masyarakat Kecamatan Tomini. Acara tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ampera, Desa Tomini, Minggu, 29 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, tidak boleh lagi ada sekat, perbedaan, maupun prasangka. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk membangun daerah,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, serta mengedepankan klarifikasi atau tabayun guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin kebersamaan dan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Parigi Moutong ke depan.

Sementara itu, Bupati Erwin Burase dalam sambutannya menyoroti pentingnya penanganan praktik illegal fishing yang masih terjadi di wilayah perairan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi serta pemasangan imbauan larangan, namun praktik penangkapan ikan secara ilegal masih ditemukan, terutama pada malam hari.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merespons kondisi tersebut dengan rencana dukungan sarana patroli laut guna memperkuat pengawasan di wilayah pesisir.

Selain itu, ia menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor unggulan daerah seperti kakao, durian, dan tambak yang dinilai memiliki potensi besar, namun belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Terkait potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan kajian secara komprehensif dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

“Setiap usulan wilayah pertambangan harus melalui mekanisme musyawarah desa dan mendapat persetujuan masyarakat. Pemerintah tidak akan melanjutkan usulan tanpa kesepakatan bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idulfitri sebagai sarana memperkuat persatuan serta mengakhiri berbagai perbedaan yang sempat terjadi sebelumnya.