RRI.CO.ID, Donggala - Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terukur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Jumat, 13 Maret 2026.

"Sehingga program (Pemerintah Kabupaten Donggala) yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," kata Vera.

Vera mengatakan, Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah bersama DPRD, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat untuk menyepakati arah dan prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Menurutnya, Musrenbang RKPD tahun ini memiliki makna strategis karena merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala Tahun 2025–2029.

"Proses perencanaan pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Vera.

Dia menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2027 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Donggala sebagai Penyangga IKN, Didukung Peningkatan Kualitas SDM serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan".

Tema tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui sejumlah fokus pembangunan, antara lain pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pemerintahan.

"Melalui forum Musrenbang ini diharapkan tercapai kesepahaman bersama mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2027 yang realistis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Vera.

Diketahui, sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten, pemerintah daerah telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada 10–11 Maret 2026 guna menyelaraskan berbagai usulan program dari kecamatan dan desa.

Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 304 usulan kegiatan yang diakomodasi, terdiri dari 107 usulan pada bidang ekonomi, 37 usulan bidang sosial budaya, serta 160 usulan pada bidang infrastruktur.