RRI.CO.ID, Poso - Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, Selasa 10 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Poso Tahun 2027.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Poso Samuel Munda, Wakil Ketua I DPRD Sesi Kd Mappeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Ir. Heningsih E.G. Tampai, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso Reza A.M. Rangga, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Poso, serta para pejabat dan peserta lainnya.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, Reza A.M. Rangga, yang menjelaskan teknis dan kerangka umum penyusunan RKPD Tahun 2027. Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Poso Samuel Munda turut menyampaikan pandangan dari sisi legislatif terkait perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Poso membacakan sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang harus mempertimbangkan urgensi, efisiensi, serta efektivitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

“Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari alur perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektivitas sesuai kebutuhan daerah serta selaras dengan prioritas program dan kegiatan serta aspirasi masyarakat,” ujar Wabup membacakan sambutan Bupati.

Lebih lanjut disampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 menjadi momentum penting yang membutuhkan akselerasi dan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan.

Untuk itu, Bupati Poso menekankan beberapa hal penting kepada seluruh kepala perangkat daerah, di antaranya penajaman program dan sub-kegiatan agar setiap anggaran memiliki korelasi langsung dengan tujuh program unggulan daerah dan 17 agenda pembangunan daerah yang berbasis pada dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, indikator kinerja yang disusun harus bersifat terukur dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan, sehingga dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan proses penginputan dan penyelarasan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dilakukan secara akurat dan tepat waktu, serta menjaga sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan perencanaan teknokratis perangkat daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati Poso juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Poso tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.