RRI.CO.ID, Palu - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera mengambil langkah cepat dalam menangani banjir yang melanda wilayah Moutong Utara, Minggu, 8 Maret 2026 malam. Komnas HAM Sulteng menilai penanganan bencana perlu menjadi prioritas, terlebih peristiwa tersebut terjadi di tengah pelaksanaan ibadah Ramadan.

Pemenuhan hak dasar warga terdampak, seperti keselamatan, kebutuhan pangan, serta akses layanan kesehatan, harus segera dipastikan. Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menyatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk hadir secara cepat di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“Bencana yang terjadi pada malam hari di bulan Ramadan menciptakan kerentanan ganda bagi warga. Hak atas rasa aman dan standar hidup yang layak harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Livand meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, segera melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Selain itu, Komnas HAM juga menekankan pentingnya ketersediaan bantuan logistik bagi warga selama masa tanggap darurat.

Bantuan tersebut diharapkan mencakup kebutuhan pangan untuk sahur dan berbuka puasa, air bersih, serta layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Komnas HAM Sulteng turut mendorong pimpinan daerah untuk hadir langsung di lapangan guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terdampak. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan asesmen kerusakan infrastruktur dan rumah warga sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Upaya tersebut diperlukan agar proses rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Komnas HAM Sulteng menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan banjir di wilayah tersebut serta membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang merasa hak-haknya belum terpenuhi.